Wajib CSR: Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012

"Setiap perseoan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan" begitulah kira-kira bunyi pasal 2 dari peraturan pemerintah yang baru saja disahkan oleh presiden. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 ini merupakan tindak lanjut dan penjelas dari undang-undang perusahaan No. 40 tahun 2007. Dalam peraturan ini juga disebutkan pada pasal 3, Kewajiban ini berlaku bagi perseoroan yang menjalankan bidang usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam. Secara garis besar Peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggung jawab sosial-lingkungan. Dalam hal ini, juga disebutkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan biaya bagi perseroan seperti disebutkan pada pasal 5. Pada sisi, pemberdayaan penulis mencoba menelaah dampak dari peraturan ini. Beberapa hal yang perlu dan sangat perlu diperjelas adalah dalam alur dan tanggung jawab sosial tidak memperlihatkan upaya pelibatan stakeholder yang sesungguhnya menjadi fondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Dan perencanaan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level akar rumput. Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjelas bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggung jawabkan pada penerima manfa'at maupun pemerintah. Hal lain yang cukup menggelitik adalah tidak tergambar indikator atau tolak ukur sebuah model tanggung jawab sosial yang terukur dan tersturktur. Sehinggan penulis menarik premis awal, lahirnya peraturan ini masih sangat prematur dan membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan yang disana-sini, serta analisis yang lebih terpadu dari dampak serta model sebuah kebijakan.